Selama ini kerap terjadi selisih pandang, terkait pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Kementerian ATR/BPN sebagai leader pengadaan lahan, kerap menghadapi masalah bila berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Wartapenilai.id—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi besar menyelesaikan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan dan tata ruang. Selain itu mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta ha. Namun dalam pelasanaannya kerap mendatangkan padangan berbeda dari instasi penegkan hukum terkait pengadaan lahan.
Untuk mengatasi kendala dan hambatan, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan saresehan untuk menyamakan persepsi yang berbeda. Saresehan itu diikuti seluruh Pejabat Eselon I dan perwakilan dari jajaran Kementerian ATR/BPN tingkat Provinsi se-Indonesia, serta undangan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri para penegak hukum, baik dari Kepolisian RI dan Kejaksaan.
Keterlibatannya pada PSN, Kementerian ATR/BPN kerap melakukan koordinasi antar lembaga dan kementerian, namun masih ada ego sektoral, hasil masih jauh dari harapan. Atas munculnya ego sektoral Kementerian di bawah Sofyan Djalil ini kerap melakukan dialog pada forum komunikasi untuk mengurai kendala disetiap sektor dan mencari jalan keluar. Kesepatan diantara pihak itu sangat mendukung pencapaian target PSN.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Sarasehan Program Prioritas Nasional Kementerian ATR/BPN di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) mengatakan diskusi ini untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa masalah terkait PSN.
PSN yang ditangani Kementerian ATR/BPN, tidak lain mensuseskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur yang sekarang sedang digalakkan Pemerintah, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kesalahpahaman antar instansi/lembaga, terangnya.
“Menurut kami semua oke, sesuai aturan, namun masih ada instansi seperti kejaksaan dan kepolisian punya pandangan berbeda. Agar aparat penegak hukum tidak salah sangka, diskusi ini diselenggarakan. PSN tidak akan bisa jalan secara maksimal tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan kejaksaan,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN saat ini sibuk menjalankan beberapa kegiatan PSN. Seperti pengadaan tanah untuk jalan tol, bandar udara, bendungan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kereta bandara, kereta api cepat; memperbaiki proporsi P4T yang dilaksanakan melalui Reforma Agraria yang mempunyai target sebesar 9 juta ha, yang terdiri dari legalisasi tanah sebesar 4,5 juta ha, dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta ha; melakukan penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota di seluruh Indonesia; melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. (Atur Toto)
